POLDA MALUKU – Di hadapan anggota Komisi I DPRD Maluku, Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif,SH., M.Hum, mengatakan, konflik tapal batas lahan Negeri Pelauw-Kariuw telah menjadi atensi Pemerintah Pusat melalui Menteri Polhukam dan Dalam Negeri.
Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat dengar pendapat bersama Menkopolhukam dan Mendagri pada beberapa waktu lalu. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Richard Tampubolon.
Hasil rapat tersebut, kata Kapolda, pada Selasa (1/2/2022) lalu, sejumlah staf Menkopolhukam dan Mendagri langsung meninjau lokasi yang menjadi sengketa konflik antara kedua warga bertetangga itu.
“Dua hari yang lalu dari staf menkopolhukam, kemendagri datang langsung ke lokasi (Pelauw-Kariuw). Kami sampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak melakukan kegiatan pengukuran atau yang lain, tetapi hanya meninjau lokasi, melihat apa sih yang disengketakan,” kata Kapolda saat rapat bersama wakil rakyat di Gedung DPRD Maluku, Kota Ambon, Kamis (3/2/2022).
Dari kunjungan itu, orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku akan disampaikan dalam rapat terbatas (Rapas) di tingkat Menteri. Hasil kunjungan akan menjadi masukan dalam pengambilan berbagai kebijakan nantinya.
“Kemudian akan menjadi masukan Rapas di tingkat menteri untuk diambil kebijakan-kebijakan terkait bagaimana proses rekonstruksi yang akan kita lakukan di sana,” tandasnya.
